Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dalam rangka optimalisasi PNBP di lingkungan Kemendikbud, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selaku pembina pengelolaan PNBP pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kegiatan Pembinaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah Langsung bertempat di Hotel Santika BSD Serpong pada tanggal 29 sd 31 Agustus 2019. Kegiatan ini  bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola PNBP atas Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga dan Mekanisme Penggunaan PNBP Fungsional serta mendorong satuan kerja untuk menggali potensi PNBP yang dimilikinya.

Kegiatan ini dihadiri 80 peserta dari 44 satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari satker pengelola PNBP dan satker yang berpotensi mempunyai PNBP.

Bertempat di Holiday Inn Express Semarang, Biro Keuangan Setjen Kemendikbud menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAI Berbasis Akrual pada LK Kemendikbud Tahun 2018 yang berlangsung dari tanggal 27 s.d. 29 September 2018 yang diikuti oleh 84 peserta sebagai penyusun Laporan Keuangan pada satuan kerja masing-masing.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Dody Wahyu Priambodo dan didampingi oleh para Kepala Sub Bagian di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta  Muhammad Adi Hartono Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran LPMP Jawa Tengah.

Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas keberhasilanya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 5 (lima) tahun berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani atas nama Pemerintah menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kememdikbud mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018 tanggal 20 September 2018.

Biro Keuangan selaku pembina pengelolaan PNBP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud mengadakan kegiatan Percepatan Implementasi PP No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kemendikbud dan KMK No. 509/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Kemendikbud yang bertempat di Hotel Horrison Bekasi pada tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2018.

Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D. dan didampingi oleh Plt. Kepala Biro Keuangan, Ir. Suharti, M.A., Ph.D. serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Biro Keuangan.

Simkeu Kemdikbud, Jumat, 8 Juni 2018

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Dr. Harry Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 yang diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Penyerahan tersebut dihadiri oleh pejabat eselon-1 dan eselon-2 terkait di lingkungan Kemendikbud, Tortama VI BPK RI, dan para auditor BPK RI, yang dilasanakan di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Selatan.

 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Tahun 2017 pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud pada 24 s.d. 26 Agustus 2017 di Yogyakarta yang diikuti  oleh 101 petugas penyusun laporan keuangan pada kantor/satker di lingkungan Kemendikbud.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud (Dr. M.Q. Wisnu Aji, SE., M.Ed.) yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Kmendikbud dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP sangat besar artinya bagi Kemendikbud mengingat Kemendikbud merupakan salah satu Kementerian yang mengelola anggaran terbesar dan memiliki Kantor/Satker yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan PNBP maupun Hibah yang akuntabel pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan PNBP dan Hibah di Lingkungan Kemendikbud pada tanggal 9 s.d 11 Maret 2017 yang bertempat di PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, Parung Bogor dan dihadiri oleh 76 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud

Dalam rangka meningkatkan kompotensi para pengelola keuangan di lingkungan Kemendikbud khususnya para petugas operator Sistem Akuntansi Instansi (SAK) dalam memanfaatkan SIM Keuangan sebagai sarana komunikasi data dan informasi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud menyelenggarakan Bimbingan Teknis SIM Keuangan dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2013 pada tanggal 26 s.d 28 November 2013, di Hotel Grand Cempaka Cipayung, Bogor.

Bimbingan Teknis SIM Keuangan dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan ini dihadiri oleh 230 orang petugas SAK dari kantor/satker di lingkungan Kemendikbud. Secara umum, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfataan SIM Keuangan sebagai sarana komunikasi data dan informasi para petugas penyusun laporan keuangan di lingkungan Kemendikbud. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2013. Dalam sambutannya Kepala Biro Keuangan Kemendikbud Dr. Yusrial Bachtiar, Akt.,M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendikbud. Oleh karena itu Beliau berpesan kepada selurh peserta agar memanfaatkan SIM Keuangan sebagai sarana komunikasi data dan informasi bagi para petugas penyusun laporan keuangan di lingkungan Kemendikbud khususnya penyampaian daya serap sehingga daya serap setiap kantor/satker di lingkungan Kemendikbud dapat dimonitor perkembangannya setiap bulan.

BPK RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK RI sehingga opini pada kementerian negara/lembaga (KL) banyak mengalami peningkatan. Jumlah Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini WTP dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL dari 84 KL.