Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

mengadakan kegiatan Pembahasan Usulan Jenis dan Tarif PNBP Fungsional dan Penyusunan Proposal Penggunaan PNBP Tahun 2018 pada tanggal 27 s.d 29 september 2017 yang bertempat di Grand Savero Hotel, Bogor, dan diikuti oleh 99 Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengakomodir potensi PNBP pada masing-masing satker, dan sebagai implementasi PP No. 82 Tahun 2016 agar satker yang telah ditetapkan dalam PP tersebut dapat menggunakan PNBP yang telah dipungut.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Bapak Dr. M.Q. Wisnu Aji, SE., M.Ed. yang menyampaikan beberapa temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2016 antara lain : 1).  Pemungutan PNBP tanpa dasar hukum, 2). Penggunaan langsung tanpa melalui mekanisme APBN, 3). Tarif sewa pemanfaatan BMN tidak sesuai tarif sebenarnya, tidak didasari perjanjian dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, dan 4). Penerimaan satker tidak diakuntansikan dan dilaporkan

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi Kebijakan Pengelolaan PNBP di Lingkungan Kemendikbud oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bapak Faisal Syahrul S.E, M.Pd. Pada hari berikutnya dihadirkan narasumber dari Direktorat PNBP Kementerian Keuangan yang menyajikan materi mengenai 1). Kebijakan Pengelolaan PNBP, 2). Pentarifan dan Ijin Penggunaan PNBP

 

Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok antara Satker dan Direktorat PNBP didampingi oleh Biro Keuangan. Dalam diskusi ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama membahas Penyusunan Proposal Penggunaan PNBP Tahun 2018 yang meliputi satker-satker yang telah memiliki Jenis dan Tarif PNBP dalam PP No. 82 Tahun 2016 antara lain satker Pusdiklat, PPPPTK, Museum, dan Balai Bahasa. Kelompok Kedua melakukan Pembahasan Usulan Jenis dan Tarif PNBP Fungsional yang terdiri dari satker LPMP, LPPPTK KPTK dan BP PAUD DIKMAS yang memiliki potensi PNBP namun baru akan mengajukan usulan tarif.