Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Biro Keuangan selaku pembina pengelolaan PNBP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud mengadakan kegiatan Percepatan Implementasi PP No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kemendikbud dan KMK No. 509/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Pada Kemendikbud yang bertempat di Hotel Horrison Bekasi pada tanggal 08 s.d. 10 Agustus 2018.

Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D. dan didampingi oleh Plt. Kepala Biro Keuangan, Ir. Suharti, M.A., Ph.D. serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Biro Keuangan.

Dalam sambutanya Didik Suhardi menyampaikan bahwa Beliau menyambut baik diadakannya kegiatan ini, sebagai upaya Kemendikbud dalam meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemendikbud. Pemerintah setiap tahun berupaya terus untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional dan program-program prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan diantaranya berasal dari PNBP, yang diharapkan semakin meningkat setiap tahun dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Selanjutnya Beliau meminta kepada seluruh satker untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Satker yang telah ditetapkan tarifnya dalam PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemendikbud dan telah mendapatkan ijin penggunaan sesuai dengan KMK No.509/KMK.02/2018, agar segera menyusun dan menyampaikan usulan pagu penggunaan PNBP melalui revisi DIPA/RKAKL, sehingga PNBP yang diperoleh dapat segera digunakan untuk membiayai peningkatan layanan kepada masyarakat.
  2. Satker yang memiliki potensi PNBP dan belum ditetapkan jenis dan tarifnya, agar segera mengusulkan jenis dan tarif PNBP.
  3. Mendorong beberapa Satker untuk mempersiapkan diri menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Faisal Syahrul, S.E., M.Pd dengan materi Kebijakan Pengelolaan PNBP Di Lingkungan Kemendikbud yang menyampaikan beberapa hal diantaranya: (1) Satuan Kerja dapat menggunakan sebagian dana PNBP yang telah dipungut, sesuai dengan KMK nomor 509/KMK.02/ 2018 (2) Tahun 2018, satker segera mengajukan revisi pagu penggunaan PNBP ke Sekretaris Jenderal Kemendikbud melalui Eselon I masing-masing dan selanjutnya dibahas dengan Kementerian Keuangan (3) sesuai dengan PP Nomor 1 tahun 2004, satuan kerja menyampaikan Laporan realisasi PNBP setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam kegiatan tersebut diundang narasumber dari Kementerian Keuangan dengan materi: Penggunaan Dana PNBP pada Kemendikbud, Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA Dalam Rangka Penggunaan PNBP, Mekanisme Pencairan PNBP  Fungsional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Percepatan Implementasi PP Nomor 82 Tahun 2016 dan KMK Nomor 509/KMK.02/2018, ditutup oleh Koordinator Internal Kepala Biro Keuangan Kemendikbud.

Bekasi, 8 Agustus 2018
(Tim SIMKeu Kemendikbud)

Materi kegiatan dapat diunduh di bawah ini:

Materi 1
Materi 2
Materi 3
Materi 4