Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Simkeu Kemdikbud, Jumat, 8 Juni 2018

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Dr. Harry Azhar Azis menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 yang diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Penyerahan tersebut dihadiri oleh pejabat eselon-1 dan eselon-2 terkait di lingkungan Kemendikbud, Tortama VI BPK RI, dan para auditor BPK RI, yang dilasanakan di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Selatan.

 

Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengeculian”. Selain itu juga menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK RI terkait dengan kelemahan pengendalin internal dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan. Mendikbud Muhajir Effendy, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momen ini merupakan kesempatan untuk bersilaturrahim dengan para auditor BPK RI sekaligus untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017. Beliau berharap semoga opini WTP tersebut memberikan semangat bagi seluruh jajaran Kemendikbud untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.

Terkait dengan beberapa catatan hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud TA 2017, baik yang terkait dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kemendikbud berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2017 sebesar Rp36,87 triliun atau 97,10% dari pagu sebesar Rp 37,97 triliun sebagian besar untuk membiayai program prioritas yaitu untuk Tunjangan Fungsional, Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kualifikasi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bantuan pemerintah kepada satuan pendidikan/organisasi/lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan dan kebudayaan, yang antara lain untuk Rehab Ruang Belajar, Pembangunan USB, RKB, Sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, Laboratorium, Perpustakaan, Bantuan Peningkatan Kualitas Guru/Sekolah, Kurikulum 2013, SILN, Layanan Pendidikan Daerah 3T, serta Program Indonesia Pintar (PIP) siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk untuk anak yatim piatu.

Pada kesempatan tersebut Muhadjir Effendy juga menyampaikan bahwa Kemendikbud terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dengan memerhatikan kualitas pemanfaatannya dan terus mendorong untuk lebih terbuka, lebih efektif, dan lebih akuntabel.